Jum'at, 22/11/2024 19:54 WIB

BKKBN Diseminasikan Hasil Kajian Dampak Kependudukan Percepatan Penurunan Stunting

BKKBN Diseminasikan Hasil Kajian Dampak Kependudukan Percepatan Penurunan Stunting.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Jakarta, Kamis (20/10).

JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengumumkan diseminasi hasil kajian dan policy brief dampak kependudukan percepatan penurunan stunting.

Ini merupakan hasil kajian yang dilakukan di empat provinsi prioritas dengan prevalensi tinggi stunting, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat.

"Ini sudah hasil kajian dan ini akan didesiminasikan. Artinya ini bisa dijadikan panduan dalam membuat kebijakan yang ada di Indonesia dengan lokus-lokus yang ada di empat lokasi tersebut," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Jakarta, Kamis (20/10).

Mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam sambutannya, Bonivasius mengatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 24,4 persen atau masih jauh dari target WHO, yaitu 20 persen.

Karena itu, lanjut Bonivasius, diperlukan upaya inovasi dalam pencapaian 2,7 persen per tahun agar mencapai 14 persen sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari 34 provinsi.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 20 provinsi di Indonesia memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata nasional dan sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanganan stunting," ungkapnya.

Terpisah, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, Faharuddin menambahkan, empat pulau yang dipilih tersebut dapat menjadi panduan masing-masing provinsinya dalam merumuskan kebijakan percepatan penurunan stunting.

Sebagai contoh, pulau Sumatera diwakili Sumatera Utara, pulau Jawa diwakili Jawa Barat, Nusa Tenggara diwakili NTB, dan Sulawesi diwakili Sulawesi Tenggara.

"Jadi sengaja kami set mewakili 12 provinsi di Indonesia itu adalah provinsi-provinsi dengan prevalensi stunting tinggi, yang tujuh di antaranya dengan tingkat prevalensi stunting di atas 30 persen. Kecuali di Jawa, sudah cukup rendah, tapi jumlah penduduknya banyak," paparnya.

Ia menjelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali spesifik daerah yang menjadi penyebab utama stunting. "Makanya kami gandeng pakar-pakar yang memang selama ini menggeluti stunting," ujarnya.

Faharuddin mengharapkan dalam waktu dekat akan menyebarluaskan hasil kajian ini ke 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting.

"Ini kan saya mau kirim ke darah. Di Sulawesi misalnya bisa mengambil hasil kesimpulan dari Sulawesi Tenggara, supaya apa yang dilakukan di daerah mengacu pada hasil kajian ini. Begitu juga di Sumatera dan Jawa, saya mau kirimkan," imbuhnya.

Sebagai informasi peneliti yang dilibatkan dalam penelitian ini yakni pakar Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Helmyati, pakar FKM  Universitas Indonesia (UI), Asih Setiarini, pakar Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Siti Muchlisoh, dan pakar Institut Pertanian Bogor (IPB), Tin Herawati.

KEYWORD :

Penurunan Stunting BKKBN Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Jawa Barat




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :